Pembangunan dalam bidang politik adalah dalam rangka pembangunan nasional, dimana setiap program, kebijaksanaan, dan langkah yang akan diambil harus dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Masalah warga Negara dan Negara perlu dikaji lebih jauh, mengingat demokrasi yang ingin ditegakkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Aspek yang terkandung dalam demokrasi pancasila adalah adanya kaidah yang mengikat Negara dan warga Negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.

A. Negara, Warga Negara, dan Hukum

Negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan- persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, sekaligus sebagai organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara sebagai alat dan masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan- hubungan manusia dalam masyarakat, serta menertibkan gejala- gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan warga negaranya, serta menetapkan cara- cara dan batas- batas sampai di mana kekuasaaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh warga Negara maupun oleh golongan atau oleh Negara sendiri. Oleh karena itu, Negara mempunyai dua tugas, yaitu:

a) Mengatur dan mengendalikan gejala- gejala kekuasaan yang
asosial, artinya yang bertentangan satu sama lain supaya tidak
menjadi antagonisme yang membahayakan.
b) Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan
golongan- golongan kea rah tercapainya tujuan- tujuan dari
masyarakat seluruhnya atau tujuan sosial.

Pentingnya sistem hukum ini adalah sebagai perlindungan bagi kepentingan- kepentingan yang telah dilindungi kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Kultur hukum adalah nilai dan sikap dalam masyarakat mengenai hukum. Untuk menganalisis lebih tajam, apa sebenarnya hukum, maknanya, perannya, dan dampaknya, perlu dipelajari sepuluh aspek penganalisis, yaitu:

a) Jangan mengidentifikasi hukum dengan kebenaran dan keadilan
b) Tidak dengan sendirinya harus adil dan benar
c) Hukum tetap mengabdikan diri untuk menjamin sistem dan bentuk
pemerintahan
d) Meskipun mengandung unsur keadilan atau kebaikan, tidak
selamanya disambut dengan tangan terbuka
e) Hukum dapat diidentifikasi dengan kekuatan atas kekuasaan
f) Macam- macam hukum terlalu dipukulratakan
g) Jangan a priori bahwa hukum adat lebih baik dari hukum tertulis
h) Jangan mencampuradukan subtansi hukum dengan cara atau
proses sampai terbentuk dasar diundangkannya hukum
i) Jangan mencampuradukan hukum yang berlaku dengan hukum
dalam teori dari aparat penegak hukum
j) Jangan menganggap sepak- terjang penegak hukum sama
dengan hukum.

Oleh karena itu, Hukum tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan faktor sosial- budaya dan struktur Negara. Dan masyarakat tidak mungkin bermakna dan berada tanpa hukum. Bagi masyarakat modern atau primitif, hukum akan selalu berfungsi, sebab hukum dapat diartikan sebagai hukum tertulis atau tidak tertulis.

Sifat dan peraturan hukum tersebut adalah memaksa dan menghendaki tujuan yang lebih dalam. Sebab hukum merupakan kongkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang perlu mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu sebagai sistem norma, sistem kontrol, dan social engineering (pemegang kekuasaan memelopori proses pengkaidahannya). Hukum diartikan sebagai serumpun peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi kepentingan- kepentingan orang dalam masyarakat. Sistem hukum terurai dalam tiga komponen, yaitu substansi, struktur, dan kultur.

Macam- macam sistem politik yang terpenting di negara berkembang, yaitu:
a) Demokrasi Politik

Demokrasi politik adalah suatu sistem politik di mana ada
kekuasaan (badan- badan) legislatif, ekskutif, dan yudikatif.

b) Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah Konsentrasi kekuasaan lebih besar di
tangan aparat eksekutif dan ikatan kekuasaan eksekutif lebih
erat dengan partai pemerintahan, ruang gerak terbatas bagi
oposisi, dan pendapat umum didominasi oleh pemerintah.

c) Oligarki Pembangunan

Oligarki adalah adanya kelompok kecil yang
berkuasa.Pengawasannya ada di tangan militer atau rezim sipil.
Dan parlemen tidak mempunyai kekuasaan, fungsinya hanya
untuk memberi persetujuan atau memberi nasihat mengenai
rencana peraturan, serta tidak ada tempat untuk oposisi.
Kampanye yang dipimpin dari pusat digunakan untuk mobilisasi
penduduk guna memperkuat persatuan nasional dan
melaksanakan proyek- proyek pembangunan.

d) Oligarki Totaliter

Didalam sistem totaliter, partai merupakan lembaga terpenting.
Partai memiliki birokrasinya sendiri yang amat kuat, dan
mengurusi indoktrinasi serta mobilisasi penduduk, juga menjadi
aparat pengawas terhadap birokrasi lembaga pelaksana negara.
Fungsi parlemen hanya untuk menyetujui rencana pemerintah.
Tidak ada peradilan yang bebas. Pendapat umum dikuasai oleh
lembaga- lembaga partai dan pemerintah .Totaliter artinya
adalah sistem- sistem yang tidak mentoleransi adanya pusat-
pusat kekuasaan lain di sampingnya, Karena ada usaha untuk
mendominasi semua bidang kehidupan dari pusat pemerintahan.

e) Oligarki Tradisional

Sistem politik ini adalah peninggalan dari kebudayaan pramodern.
Pembentukan pendapat umum ditangani oleh pemerintah. Tidak
banyak organisasi bebas, yang dapat mempengaruhi proses
politik. Pengangkatan untuk jabatan di dalam birokrasi didasarkan
atas pertimbangan pribadi.